Repository UNISLA
metadata only
KEWENANGAN KEMENTERIAN ATR/BPN DALAM MELAKSANAKAN SISTEM HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DALAM KAITANNYA DENGAN KEMUDAHAN BERUSAHA
Sejak 8 Juli 2020, dan di diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 (Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020) pelaksanaan Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik wajib diterapkan secara nasional oleh seluruh Kantor Pertanah
Conceptio Open Archive
Analyze & explore related research in Conceptio
Connect this record directly into your research workflow or AI agent. Explore citations across open repositories, query full text, and export structured proof bundles.
This document is indexed with metadata only: full text is not available in the archive for this record. Open the official source ↗
Related documents
- Strategi Pengembangan Berbasis Akreditasi Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO) RS. X: Development Strategy Based on Pharmacy and Drug Use Accreditation Service (PKPO) RS. X#1004111
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 64/PMK.02/ 2008 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2009#1015362
- Determinan Pengganguran di Jawa Barat Berdasarkan Dimensi Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Sektor Industri di Jawa Barat Tahun 2010-2024#483901
- Pengaruh Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus PT. Sumber Alfaria Trijaya. Tbk/Alfamart)#1023999
- KLASIFIKASI KUALITAS BUAH PIR BERDASARKAN WARNA DAN TEKSTUR DENGAN MENGGUNAKAN METODE K-NEAREST NEIGHBOR (KNN)#1016277
Record · ID 1016295
Retrieved via Conceptio: every document is proof-bundled with source, license, and retrieval metadata.
Retrieved via Conceptio: every document is proof-bundled with source, license, and retrieval metadata.
Bring this data into your agent: Connect via MCP or API · 20 free credits to start · no card required
Read the Docs → · View CLI source on GitHub · Conceptio Open Knowledge Archive
Read the Docs → · View CLI source on GitHub · Conceptio Open Knowledge Archive