Penataan Kelembagaan Redistribusi Kepemilikan Lahan Hutan dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur

Kebijakan pemerintah dalam pengaturan dan penguasaan sumberdaya hutan berdasarkan UU Pokok Kehutanan No. 5 Tahun 1967 dan dijabarkan dalam PP No.21/1970 tentang HPH dan HPHH jo PP No. 18/1975 telah menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Di sisi lain, pengaturan dan pengelolaan hutan neg