PENDIDIKAN SEBAGAI EKOSISTEM STRATEGIS NEGARA: Rekonstruksi Ontologis Pendidikan Dasar, Wajib Belajar 13 Tahun, dan Pembiayaan Ekosistem Pendidikan

Makalah ini mengajukan rekonstruksi filosofis atas konsep “pendidikan dasar” dalam hukum dan kebijakan Indonesia. Argumen utamanya adalah bahwa pendidikan tidak dapat direduksi menjadi sekolah, karena secara ontologis pendidikan merupakan ekosistem: keseluruhan kondisi yang secara konstitutif memungkinkan belajar berlang- sung, termasuk transportasi, seragam, buku, kesehatan, gizi, dan akses digital ketika diperlukan. Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dibaca sebagai indikasi bahwa negara sendiri mulai memahami pendidikan dasar bukan sebagai angka administratif yang beku, melainkan sebagai ambang kapabilitas yang bergerak mengikuti kebutuhan za- man. Bertolak dari prinsip ought implies can, makalah ini menunjukkan bahwa negara yang mewajibkan belajar memikul kewajiban korelatif untuk menyediakan prasyarat yang membuat kewajiban itu mungkin dipenuhi. Peserta didik, dengan demikian, tidak sekadar menerima layanan negara, melainkan menjalankan fungsi publik yang disebut civic labor. Makalah ini mengajukan dua kontribusi teoretis: argumen pembalikan beban pembuktian dan konsep feodalisme institusional sebagai kerangka diagnostik—bukan vonis—untuk menilai konsistensi antara pengakuan konstitusional atas pendidikan dan praktik alokasi anggaran. Argumen ini didialogkan dengan Dewey, Nussbaum, Sen, Rawls, Freire, dan Maritain, serta dipertautkan dengan UUD 1945, UU Sisdiknas, yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, dan RUU Sis- diknas. Makalah ini juga menjawab tiga keberatan utama: batas kewajiban negara, tanggung jawab keluarga, dan keberlanjutan fiskal.