k-law-general

Documents about k-law-general

• Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansinya Dengan Pembangunan /Pembinaan Hukum Indonesia#1015236Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
• SANKSI PIDANA PELAKU USAHA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN#1016293Repository UNISLA
• Pertanggungjawaban Developer dalam Akad Perjanjian Jual Beli (PPJB) Rumah (Studi Kasus pada Perumahan Griya Azzahira Kota Binjai)#1023935utndrepository
• Kompensasi Bagi Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan#1024126utndrepository
• Penyelesaian Kejahatan Genosida Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Muslim Rohingya Di Myanmar Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional#416920utndrepository
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA#1016291Repository UNISLA
• Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 37/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mdn)#1023977utndrepository
• Penerapan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMA Kartika 1-2 Medan#1024098utndrepository
• Pengalihan Piutang Secara Cessie dan Akibatnya Terhadap Jaminan Hak Tanggungan (Studi pada Kantor PT Bank Permata KCP Medan Baru)#1024106utndrepository
• Tinjauan hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2007#1024130utndrepository
• Pemberlakuan Hukum Pidana Secara Retroaktif Sebagai Penyeimbangasas Legalitas Dan Asas Keadilan (Suatu Pergeseran Paradigma Dalam Ilmu Hukum Pidana)#1015350Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
• Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Residivis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai#1023936utndrepository
• Kedudukan Notaris dalam Pembuatan Pencabutan Testament (Surat Wasiat) : Studi Kasus di Kantor Notaris dan PPAT Ina Indriati Siregar, S.H#376848utndrepository
• Probleme und Perspektiven der weltwirtschaftlichen Entwicklung#486871Directory of Open Access Books
• ANCAMAN PIDANA BAGI SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIBAWAH SUMPAH MENURUT TINJAUAN PUTUSAN NO:12/PID.B/2011/PN. BLT.#1016287Repository UNISLA
• Energy justice and multilevel perspective impact assessment of energy access and transition in Nigeria: a mini-grid case study#416981UBIRA ETheses
• Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer#1024104utndrepository
• Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi di Kodam I/Bukit Barisan (Studi Putusan Pengadilan militer I-02 Medan Nomor 97-K/P.I-02/AD/XI/2021)#1024050utndrepository
• Wettbewerbsprobleme der Mineralölwirtschaft im Schatten des OPEC-Kartells#486857Directory of Open Access Books
• Analisa Hukum Terhadap Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Yang Ditinjau dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Noor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen#1024127utndrepository
• Risk and protective factors of LGBTQ+ identity abuse in romantic relationships: a scoping review#207783University of Chichester ChiPrints Repository
• TUGAS KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PENETAPAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA TAHUN 2009 (STUDY KASUS DI JAWA TENGAH)#1015669Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
• Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pengrusakan Barang Milik Orang Lain secara Bersama-sama (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No.952/Pid.B/2022/Pn.Mdn)#1023969utndrepository
• Perlindungan Hukum Terhadap Siswa Sebagai Korban Perlindungan Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi SD Swasta Jaya Pancur Batu)#1024148utndrepository
• TINJAUAN YURIDIS SURAT DAKWAAN YANG TIDAK MENYEBUTKAN WAKTU TERJADINYA TINDAK PIDANA SECARA JELAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 249/Pid.Sus/2020/PN. Lmg)#1016290Repository UNISLA
• Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Hidup Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terkait UUPPLH Dan UU Kehutanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 378/PID.SUS-LH/2018 PN Mdn)#1023867utndrepository
• PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN TERHADAP PERBEDAAN HARGA PADA RAK DISPLAY DENGAN STRUK KASIR MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN#1016289Repository UNISLA
• Perlindungan Konsumen Atas Produk Makanan Dan Minuman Yang Sudah Kadaluawarsa Di Alfamart Kapten Muslim Di Tinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen#1024105utndrepository
• Tinjauan Hukum Terhadap Produk Makanan yang Tidak bersertifikat Halal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus MUI Kota Medan)#1024171utndrepository
• Pembuktian Tindak Pidana Perdagangan Orang Untuk Tujuan Eksploitasi Organ Tubuh (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 318/Pid.Sus/2024/PN.Lbp Tanggal 24 Juli 2024)#413756utndrepository
• Recruitment Strategies, Response Rates, and Non-Response Patterns in a Nationwide Registry-Based PRO Survey of Cancer Survivors and the General Population: The SURV-ICE Cohort.#232367NCBI PubMed Central
• Penegakan Hukum Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang di PT. Duta Jaya Food Binjai Kota Berdasarkan Undang- Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai BARANG DAN Jasa#1024107utndrepository
• A treatise on the law of evidence; being a consideration of the nature and general principles of evidence, the instruments of evidence and the rules governing the production, delivery and use of evidence, ..#198812Internet Archive
• Analisis Putusan Verstek dalam Persidangan Perkara Perceraian Nomor 1567PDT.G/2025/PA Medan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan Kelas I A)#369321utndrepository
• IMPLEMENTASI LISENSI MSRA (MICROSOFT SOFTWARE RENTAL AGREEMENT) SEBAGAI HAK UNTUK MENYEWAKAN (RENTAL RIGHT) SOFTWARE MICROSOFT PADA WARNET DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA#1015668Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR)
• Akibat Hukum terhadap Perjanjian Jual Beli yang Dilakukan oleh Ahli Waris Lain Selaku Pihak Penjual dengan Pembeli yang Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan KUHPerdata Maupun Undang-Undang Pokok Agraria#1023863utndrepository
• Social Law 4.0#783833DOAB PROD Instance
• Perlindungan Hukum Terhadap Barang yang Tidak Sesuai Pesanan di Online Shop Wirausaha Unggulan Binjai Melalui Metode Pembayaran Cash On Delivery Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Study kasus Online Shop Wirausaha Unggulan Binjai)#1023974utndrepository
• Tinjauan Yuridis tentang Hak Waris Anak Angkat terhadap Hak Normatif Orang Tua Angkat Sebagai Pekerja/Buruh yang Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan Kerja (Studi Kasus Putusan PHI NO.188/PDT.SUS-PHI/2018/PN MDN, Tanggal 20 Desember 2018)#1023866utndrepository
• Implementasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Di Kantor Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Medan)#1024100utndrepository
• “Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor BPN Medan)”“Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.21 Tahun 2020 (Studi Di Kantor BPN Medan)#1024103utndrepository
• A treatise on the law of evidence; being a consideration of the nature and general principles of evidence, the instruments of evidence and the rules governing the production, delivery and use of evidence, together with incidental matters of practice, including also under an alphabetical arrangement the application of the rules and principles of evidence to particular actions, issues and parties in civil, criminal, equity and admiralty cases, together with evidence in courts martial#334214Internet Archive